Pencanangan dan Pembangunan ZI serta Pakta Integritas, Pejabat Struktural Lapas Permisan Turut Serta

NUSAKAMBANGAN - Kalapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jateng bersama seluruh pejabat struktural ikuti Pencanangan dan Penandatanaganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI dan Pakta Integritas tahun 2024, Selasa (16/01).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan. Pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti hanya pada tahap pencanangan.

Baca juga: Siapkan Raperda PBG, Bupati Sampaikan Tanggapan Atas Pandangan Fraksi DPRD Cilacap

Penegasan ini sampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto usai menyaksikan kegiatan Pencanangan dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona serta Penandatanganan Pakta Integritas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Baru di lingkungan Kemenkumham Jateng, yang berlangsung di Wisma Sari Nusakambangan.

Kegiatan ini diikuti oleh Kalapas Permisan dan seluruh Ka UPT serta Pejabat Struktural di lingkungan UPT se-Nusakambangan - Cilacap.

Baca juga: Libur Natal, Aparat Gabungan Pantau Sejumlah Obyek Wisata

Kakanwil menilai banyak UPT yang "terperangkap" di fase awal proses Pembangunan Zona Integritas.

"Karena (UPT) yang sudah pencanangan tiga tahun, lima tahun yang lalu ternyata kalo dibiarkan mereka kebanyakan tidak bergerak, stuck di situ-situ aja, " ujar Tejo memberikan sambutan.

Baca juga: 17 Produk UMKM di Cilacap Lolos Kurasi dan Dipasarkan di Indomaret

"Yang tidak diberi supervisi, pemantauan, pembinaan dan evaluasi sulit bergerak organisasinya".

"Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan suatu kewajiban, jadi tidak ada tawar menawar. Yang tidak melaksanakan proses Pembangunan Zona Integritas malah dipertanyakan, apakah organisasi ini berisi orang-orang yang memiliki kemauan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara berintegritas atau tidak, " sambung Tejo.

Baca juga: FKUB Kabupaten Cilacap Silaturahmi Bersama Forkopimda, Ini Yang Dibahas

Hadir menyaksikan, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor Kepala, Divisi Pemasyarakatan Kadiyono serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Kalapas Permisan, Ahmad Hardi berpesan bahwa Lapas Permisan harus bergerak mewujudkan Zona Integritas.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

"Mari kita bergerak dan bekerja untuk mewujudkan Zona Integritas, tidak mudah untuk ini tapi kita harus yakin dan bekerja keras untuk mewujudkannya, yakni dengan disiplin, kekompakan, dediksi dan kerja cerdas, serta inovatif, " Ujar Hardi.